Mal publik 1

 

Pemerintah DKI Jakarta akhirnya mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Untuk memenuhi kebutuhan pengurusan surat menyurat / dokumen didalam satu bangunan berbentul mal ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat DKI.

Kantor DPMPTSP ini berlokasi di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dan bersampingan dengan gedung Nyi Ageng Serang

Lantai 1 terdiri dari lobi-resepsionis, area tunggu, counter pelayanan, ATM, layanan difabel, layanan ekspres, self service counter, dan loket pengambilan.

Lantai 2 terdiri dari counter pelayanan, ruang prioritas, ruang konsultasi, self service counter, ruang menyusui, area bermain anak, dan Pojok Testimoni.

Lantai 3 terdiri dari ruang pelayanan unit-unit pelayanan dari kementerian, lembaga negara, BUMN, dan BUMD.

 

mal publik 2

Menurutnya, salah satu tujuan dibentuknya MPP Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Jam operasi MPP akan dimulai pada pukul 07.30 hingga 16.00 WIB.

Beberapa instansi yang ada di sini adalah:

1. Direktorat Jenderal Pajak
2. Direktorat Bea dan Cukai
3. Direktorat Jenderal Imigrasi
4. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
6. Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta

mal publik 3

7. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
8. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
10. Jasa Raharja
11. BPJS Kesehatan
12. BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DKI Jakarta
13. PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya
14. Bank DKI

Pembentukan Mal Pelayanan Publik di Provinsi DKI Jakarta merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama unit-unit pelayanan publik lainnya di Jakarta, baik pusat, daerah, BUMN, BUMD, maupun swasta.

Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017.

 

 

 

 

 

 

Iklan